Kenaikan Cukai Ditunda, Sampoerna Semringah

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengaku lega pemerintah menunda menaikkan pajak cukai untuk industri rokok sigaret keretek tangan (SKT). Presiden Direktur Sampoerna Paul Janelle mengemukakan, pemerintah sudah mendengarkan pihaknya yang keberatan cukai rokok naik.
"Paling penting pemerintah mendengarkan keprihatinan kami tentang kenaikan pajak. Mempertimbangkan pekerja dan mempertimbangkan petani berdasarkan industri tembakau serta mata pencaharian petani cengkeh dan petani tembakau," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurutnya penting bagi pemerintah guna mendengarkan usulan pengusaha rokok terutama dalam hal penerapan kebijakan pajak cukai SKT. "Sangat penting bahwa pemerintah telah mendengarkan dan dalam hal ini pemerintah telah mendengarkan terutama dalam hal SKT," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri akan tetap berencana menaikan cukai rokok sebesar 11,19%, namun baru akan diberlakukan pada awal tahun depan. Diyakini kebijakan tersebut disinyalir hanya berlaku untuk industri rokok sigaret kretek mesin (SKM) bukan SKT.

Cukai sendiri adalah komponen signifikan dari beban pokok penjualan dan harga eceran rokok perusahaan. Pada 2012, 2013 dan 2014 silam, proporsi cukai termasuk PPn atas rokok putih buatan mesin (sigaret putih mesin tanpa cengkeh/SPM) terhadap penjualan bersih perusahaan masing-masing sebesar 51,1 %, 50 % dan 52,1 %.

Petani Cengkih Buleleng Krisis Air, Ini Tindakan Sampoerna

Kebutuhan masyarakat akan air bersih adalah mutlak. Begitu pula masyarakat Buleleng di Bali, yang menggantungkan pencaharian dari sektor pertanian. Data Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah lahan kritis di utara Pulau Bali ini, mencapai lebih dari separuh luas lahan pertanian. Padahal 30% pemasukan 600 ribu warga Buleleng dari sektor pertanian.

Pentingnya air bersih ini membuat PT HM Sampoerna Tbk., terjun untuk membantu fasilitas sanitasi dan air bersih di Buleleng. Sekitar 13 ribu warga di Desa Selat, Kecamanat Sukasada dan di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng, kini dapat menikmatinya.

Air bersih disalurkan langsung dari sumber air ke rumah-rumah dan perkebunan warga yang mayoritas sebagai petani cengkih.

Secara simbolis, Manajer Tanggung Jawab Sosial Sampoerna, Taruli Aritonang menyerahkan fasilitas yang dibangun sejak November 2015 kepada Kepala Desa Gobleg, Komang Gede Kariawan, di Bale Tempek Desa Gobleg, Banjar, Kamis (21/4/2016).

Taruli mengatakan, program ini bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi para warga di kedua desa, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun irigasi perkebunan cengkih. Perkebunan yang mendapatkan pengairan baik dapat meningkatkan kualitas hasil tanam dan nilai jual.

Dengan demikian, kesejahteraan warga pun meningkat. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi yang baik.

Dalam kegiatan ini, Sampoerna bekerja sama dengan Yayasan IDEP Selaras Alam. Lembaga swadaya masyarakat berbasis di Bali yang salah satu fokusnya adalah manajemen lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Yayasan IDEP, Ade Andreawan mengatakan, program ini sejalan dengan visi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk di bidang sanitasi dan air bersih.

“Sampoerna dan IDEP Selaras Alam tidak hanya membangun dan menyerahkan fasilitas air bersih dan sanitasi, tetapi kami juga melatih warga Desa Gobleg untuk merawat dan mengelolanya dengan baik untuk kepentingan jangka panjang,” ujar Ade.

Sampoerna Tingkatkan Kualitas Guru Indonesia

"Rutinitas saya sebagai guru bagai memutar kaset yang sama dari tahun ke tahun. Suatu saat, saya sadar bahwa zaman sudah berubah. Selera orang pun berubah. Apalagi anak-anak. Mungkin kaset yang saya putar sudah using bagi mereka. Mereka tak tertarik sama sekali,” kenang Tutik, seorang guru Ilmu Pengetahuan Alam salah satu sekolah di Surabaya.

Pada suatu masa, Tutik mengaku pernah merasa tidak berhasil mendidik para siswanya. Para siswa tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap mata pelajaran yang diajarkan.

"Di satu sisi, mereka paham ketika ditanya. Tetapi, di sisi lain, nilai ulangan mereka rendah. Saya sempat heran, apakah mereka tidak pernah mengulang pelajaran yang sudah saya terangkan?” tanyanya.

Beruntung, Tutik sempat mengikuti Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) yang digelar PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) melalui payung program tanggung jawab sosial perusahaan ”Sampoerna untuk Indonesia” bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation.

Tutik pun mendapat pelatihan mengenai cara mengajar yang baik. Tutik, di antaranya didorong menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (problem-based instruction). Lambat laun, para siswa pun bersemangat mengikuti pelajarannya. ”Misalnya terkait kondisi kekeringan di musim kemarau. Saya ajak mereka keluar mengamati kondisi tanah dan tanaman yang kering di sekitar kelas,” kata Tuti seraya bertanya kepada siswanya soal hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Hasilnya, ternyata banyak siswanya yang berhasil mengeluarkan ide-ide kreatif. Kelas pun menjadi semakin hidup dan interaktif. Manfaat serupa juga dirasakan oleh Zukarnaen, seorang guru di Lombok Tengah. Ia merasakan perubahan setelah mengikuti program peningkatan pendidikan yang digelar Sampoerna.

”Pelatihan yang diberikan oleh Sampoerna dapat mengubah paradigma kurikulum dalam proses belajar-mengajar. Para guru yang mengikuti pelatihan mendapat ilmu tentang metode, strategi dan taktik mengajar di kelas,” kata Zulkarnaen.

Pelatihan yang diterapkan Sampoerna ini dipandang tepat oleh para pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. ”Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk aktif, kreatif, mandiri sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik,” kata Endang Nurmiyati, yang pernah menjabat Kepala bidang Pengawasan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Pasuruan.



Tutik dan Zulkarnaen tak sendiri. Sejak dimulai pada 2005 hingga kini, ada sekitar 65.000 guru yang merasakan manfaat program peningkatan kualitas pendidikan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas di berbagai daerah, seperti Surabaya, Pasuruan, Karawang, Probolinggo, Jember, Lumajang, Pamekasan, Klaten, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

Sampoerna percaya bahwa proses pendidikan bisa memberikan perubahan besar yang signifikan. Di dalam berbagai program pendidikan yang dikelola Sampoerna bersama mitranya, para guru dibekali berbagai ilmu, termasuk kepemimpinan, studi pelajaran, riset tindakan kelas, dan lainnya. Dalam memberikan manfaat lebih dan berkelanjutan, Sampoerna bahkan mendirikan empat fasilitas pusat pembelajaran guru di Surabaya, Karawang, Pasuruan, dan Lumajang.

”Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang dapat membentuk kualitas manusia seutuhnya menjadi individu-individu yang lebih baik untuk memajukan dirinya sendiri, lingkungannya, dan bangsanya. Untuk itu, Sampoerna berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia dengan meningkatkan kualitas para pendidiknya serta membuka akses pendidikan bagi para siswa-siswi Indonesia demi mendukung percepatan tujuan pembangunan nasional,” kata Presiden Direktur Sampoerna, Paul Janelle.

Ke depan, Paul mengatakan, Sampoerna terus mengundang lebih banyak guru untuk menjadi agen perubahan dalam penciptaan sumber daya manusia yang unggul.

Presiden Direktur HM Sampoerna Diganti

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), afiliasi dari PT Philip Morris Indonesia dan bagian dari Philip Morris International Inc hari ini mengumumkan rencana peletakan jabatan Paul Norman Janelle dari jabatan Presiden Direktur Sampoerna dan akan digantikan oleh Mindaugas Trumpaitis, yang saat ini menjabat sebagai Managing Director Rothmans, Benson & Hedges Inc afiliasi PMI Canada.

Pergantian kepemimpinan perseroan akan efektif dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 November 2016, yang secara terpisah akan diumumkan secara resmi. Selanjutnya, Paul Norman Janelle akan bertugas di Kantor Pusat PMI di Lausanne, Switzerland.

Presiden Komisaris Sampoerna John Gledhill mengatakan, visi dan kepemimpinan Paul telah membawa  Sampoerna ke tingkat keberhasilan baru. Dia telah memberikan kontribusi yang tidak terhingga atas keberhasilan Sampoerna.

"Salah satunya adalah melakukan penjualan saham (rights issue) terbesar, tidak saja di Indonesia. Namun juga terbesar di Asia Tenggara. Ini hal sangat penting bagi sejarah Sampoerna yang tidak akan terwujud tanpa Paul," ujar dia dalam rilisnya, Jakarta, Senin (5/9/2016).

John percaya bahwa Mindaugas adalah pilihan terbaik untuk memimpin Sampoerna ke depannya. Mindaugas dinilai sebagai pemimpin dinamis dengan catatan keberhasilan selama 18 tahun di industri ini.

"Semua bisnis yang dipimpin Mindaugas selalu mencapai hasil positif, meskipun dalam lingkungan usaha dan  ekonomi yang sulit. Beliau selalu meningkatkan kaliber dan kedalaman bakat karyawan di dalam organisasi. Pengalamannya yang luas telah memposisikan Mindaugas sebagai pengganti terbaik untuk Paul," pungkasnya.

Sampoerna Bina 27.000 Wirausaha Indonesia

Di Indonesia, UKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor UKM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 menyebutkan, jumlah tenaga kerja di sektor UKM sebanyak 107,6 juta orang atau setara dengan 97% dari jumlah pekerja di Indonesia.

Mereka berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 60,3%. Faktor-faktor ini patut membuat kita bangga dengan UKM Indonesia!

PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), yang berdiri 103 tahun yang lalu, sangat memahami pentingnya kontribusi UKM bagi perekonomian nasional. Maka itu, Sampoerna berkomitmen untuk mengembangkan sektor UKM di Indonesia.

Hal inilah yang mendasari penetapan Peluang Ekonomi sebagai salah satu dari empat pilar utama payung program corporate social responsibility (CSR) ”Sampoerna Untuk Indonesia” (SUI). Tiga pilar CSR lainnya adalah Akses Terhadap Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, serta Tanggap Bencana dan Kesiapsiagaan.

Salah satu inisiatif Sampoerna dalam mengembangkan sektor UKM adalah dengan mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Tujuannya menumbuhkan serta mengembangkan masyarakat wirausaha yang handal dan inovatif. Pusat wirausaha ini juga diharapkan menjadi model pemberdayaan bisnis bagi usaha kecil di Indonesia dan sarana penelitian langsung di lapangan.



Sejak pembukaannya di Indonesia, UKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor UKM.

Data BPS 2012 menyebutkan, jumlah tenaga kerja di sektor UKM sebanyak 107,6 juta orang atau setara dengan 97% dari jumlah pekerja di Indonesia. Pada 2007, PPK Sampoerna telah dikunjungi lebih dari 68.000 orang, memfasilitasi pelatihan untuk lebih dari 27.000 orang, dan menghasilkan lebih dari 3.300 wirausaha sukses.

”Selain memberikan fasilitas, pendampingan, dan program pelatihan, PPK Sampoerna juga secara konsisten memberikan wadah untuk para UKM memperkenalkan hasil usaha dan produknya serta mendapatkan inspirasi dari para pakar berbagai bidang. Hal ini kami nilai penting untuk memotivasi para UKM binaan agar terus berinovasi dalam usahanya dan sukses menghadapi persaingan global,” ujar Head of Stakeholders, Regional Relations & CSR Sampoerna, Henny Susanto.

Guna menyempurnakan upaya menumbuhkan UKM baru serta memperkuat serta mempromosikan usaha-usaha binaan, Sampoerna menyelenggarakan acara tahunan PPK Sampoerna Expo 2016 pada 1-2 Oktober 2016 di Gedoeng Woloe, Pasuruan, Jawa Timur. Tema acara ini adalah ”Bangga UKM Indonesia”. Tema ini diharapkan dapat terus mempromosikan UKM Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya UKM Indonesia dalam membentuk masa depan bangsa.

Dalam event tersebut, sebanyak 63 UKM unggulan dari berbagai wilayah di Indonesia berpartisipasi memperkenalkan usahanya kepada masyarakat luas dan calon investor. PPK Sampoerna Expo 2016 juga diisi seminar dan workshop yang menampilkan UKM-UKM unggulan khas Indonesia. Ada pula talkshow yang dihadiri perwakilan Pemprov Jawa Timur dan wirausahawan sukses. Acara terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Manajemen Sampoerna Diminta Tanggung Jawab Soal Pekerja Asing

Buntut pemecatan ribuan pekerja PT HM Sampoerna (HMS) berbuntut panjang. Seiring itu, aparat kepolisian daerah Jawa Timur menemukan tiga tenaga kerja asing (TKA) asal Italia dan Australia yang ditengarai bekerja ilegal di perusahaan ini.

Terkait ini, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta Polda Jatim tidak hanya memproses hukum tiga TKA itu. Polisi dinilai harus meminta pertanggungjawaban kepada manajemen perusahaan itu, terutama Direktur utama PT HMS.

“Karena PT HMS melanggar Pasal 185 jo Pasal 42 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan,” ujar Timboel di Jakarta dalam keterangan pers, Senin (3/11/2014). 

Seperti diketahui, ketiga pekerja asing itu sedang menjalani pemeriksaan di markas Polda Jatim. Mereka dijerat Pasal 185 jo Pasal 42 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Timboel juga meminta kepolisian menggelar investigasi ke seluruh tempat kerja milik Sampoerna di Jawa Timur, terkait penemuan tenaga kerja asing itu.

Seperti diketahui, pada April silam, Sampoerna memutus hubungan kerja 2.700 pekerja di pabriknya di Lumajang dan Jember. 

“Kami mendesak polri agar melakukan investigasi penggunaan pekerja asing di pabrik-pabrik maupun kantor-kantor HMS di seluruh Indonesia," tegas dia.

Timboel melanjutkan, investigasi ini juga dilakukan ke perusahaan-perusahaan lainnya terutama perusahaan yang dimiliki asing.

Polda Jatim harus transparan dalam mengusut kasus ini dan kejadian ini harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena sudah jelas terjadinya pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

“Pihak Polri harus mengawasi dan memonitor proses penyelesaian kejadian ini,” tukas dia.

Pada akhir Oktober lalu, polisi menemukan beberapa pekerja asing yang bekerja di Sampoerna. Namun, dari konfirmasi perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen IMTA (Izin memperkerjakan tenaga asing) dari Kementerian Tenaga Kerja.(Nrm)

Sampoerna Pecat 4.900 Pekerja karena Rokok Kretek Mulai Tak Laku

PT HM Sampoerna, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 karyawan di Jember dan Lumajang, Jawa Timur.

Perusahaan beralasan hal ini terjadi karena terus menurunnya pangsa pasar Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang diproduksi di kedua wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Hasan Aoni Aziz membenarkan bahwa setiap tahun terjadi penurunan pangsa pasar dari jenis rokok SKT ini.

"Pangsa pasar kretek SKT memang sedang mengalami penurunan dan selalu turun tiap tahunnya. Yang stabil, bahkan justru meningkat itu SPM (Sigaret Putih Mesin) dan SKM (Sigaret Kretek Mesin)," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Dia menjelaskan, pola kebiasaan masyarakat yang saat ini lebih banyak mengkonsumsi SKM jenis mild ini yang lama-kelamaan menggerus pangsa pasar SKT, sehingga pada akhirnya mempengaruhi hidup dan matinya industri rokok SKT itu sendiri.

"Mild ini jenis rokok yang luar biasa menggerus rokok jenis SKT. Jadi polanya seperti ini, jika terjadi kenaikan konsumsi pada SKM, biasanya akan diikuti dengan penurunan pada SKT," jelasnya.

Menurut dia, pola konsumsi rokok memang berbeda dengan pola konsumsi produk lain. Jika konsumsi satu jenis rokok penurunan, maka akan terjadi kenaikan pada jenis rokok yang lainnya.

Hal ini karena secara total, pangsa pasar rokok cenderung tidak berubah karena orang yang berhenti untuk merokok terhitung tidak banyak dan butuh proses yang panjang.

"Dari data kami, banyak switching ke SKM. Jadi secara ekonomi, meskipun dari sisi harga SKM ini lebih mahal tetap ada indikator ekonomi yang mendukung pola konsumsi orang. Sepanjang ekonominya stabil, orang akan lebih memilih SKM," tandas dia.

Berdasarkan data GAPPRI, pangsa pasar SKT tiap tahunnya terus turun, di mana pada 2009 sebesar 32,80%, 2010 menurun 31,06%, 2011 sebesar 29,63%, 2012 sebesar 27,67% dan 2013 menjadi 26,07%.

Sebaliknya terjadi pada pangsa pasar SKM yang tiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Mulai dari 2009 yang sebesar 59,24%, 2010 sebesar 60,79%, 2011 sebesar 61,74%, 2012 sebesar 62,92% dan 2013 sudah mencapai 66,20%.

Sementara itu, untuk jenis SPM, cederung stabil, dimana pada 2009 pangsa pasarnya sebesar 6,18%, 2010 sebesar 6,06%, 2011 sebesar 5,72%, 2012 sebesar 6,24% dan 2013 sebesar 5,99%.

Pemerintah Optimistis Penerimaan Cukai Bakal Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan besar kecilnya penerimaan cukai tergantung pada produksi dan penjualan rokok. Hal ini menepis anggapan bahwa target penerimaan cukai bakal merosot lantaran penutupan dua pabrik rokok milik PT HM Sampoerna Tbk di Jember dan Lumajang, Jawa Timur.

"Penerimaan cukai bukan karena tutup pabriknya, tapi karena yang merokok tidak ada. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban juga," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Saat dimintai tanggapan soal adanya penurunan pangsa pasar Sigaret Kretek Tangan (SKT) emiten berkode HMSP sekitar 20%, Agung enggan berkomentar. Pasalnya dia menilai itu adalah persoalan bisnis perusahaan.

"Itu kan yang ngomong dia (HM Sampoerna). Memang ada penurunan cukai sedikit tapi penutupan ini belum tercover ke penurunan tersebut. Mungkin kita tunggu 1-2 bulan, apakah berpengaruh atau tidak," jelasnya.

Agung mengaku, tren penerimaan cukai terus mengalami kenaikan. Sekitar 95% penerimaan cukai berasal dari rokok. Dia menyebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan cukai sekitar 8%-16% setiap tahun. Dan tahun ini dipatok mengalami kenaikan cukup tinggi.

Agung menggambarkan kebiasaan para perokok yang setia dengan satu produk rokok saja. Namun tren itu dapat bergeser apabila harga rokok sudah terlampau tinggi.

"Saya nggak bisa bilang pangsa pasarnya hilang karena rokok itu istilahnya in-elastis. Kalau sudah merokok merek satu, jarang sekali pindah ke merek lain, tapi nanti ada batas jika harganya sudah terlalu tinggi, maka dia akan mencari produk yang mirip dengan harga yang lebih rendah. Jadi pangsanya nggak hilang walaupun ada pengaruh sedikit," tutur dia.

Saat ini, dia mengatakan, konsumsi rokok pada pemilihan umum (pemilu) 2014 tidak setinggi asumsi Ditjen Bea dan Cukai. Dulu, lanjutnya, rokok sering dibagi-bagikan ke masyarakat pada musim kampanye.

"Sekarang mungkin rokok sudah bukan tren lagi untuk dibagi bagikan, kalau pun dibagikan ke masyarakat dengan merek tertentu. Sekarang sudah tidak ada, jadi (konsumsi) rokok normal-normal saja," tandas Agung. (Fik/Ahm)

Produsen Khawatir Kenaikan Cukai Tinggi Bakal Picu Rokok Ilegal

Pemerintah diminta tidak menaikkan tarif cukai rokok terlalu tinggi. Sebab produsen khawatir kenaikan cukai yang tinggi akan memicu peredaran rokok ilegal.

Member of Board Directors PT HM Sampoerna Tbk, Yos Adiguna Ginting mengatakan kenaikan tarif cukai mesti memperhatikan daya beli masyarakat. Dia bilang, karakteristik konsumsi rokok beda dengan produk lain di mana masyarakat berupaya akan memenuhi konsumsi rokok tersebut.
"Jangan lupa kalau produk ini tidak mengikuti daya beli maka muncul produk ilegal. Rokok beda dengan yang lain," kata dia Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (3/10/2016).

Kemudian, kenaikan cukai rokok mesti mempertimbangkan industri rokok. Terlebih, industri rokok menjadi kontributor utama penerimaan negara serta salah satu penyerap tenaga kerja terbesar.

"Sektor ini memiliki dua karakteristik satu penyerapan tenaga kerja terbesar, kedua kontribusi penerimaan negara," ungkap dia.

Dia bilang, pemerintah harus memutuskan tarif cukai sesuai dengan daya beli masyarakat yakni dengan menimbang laju inflasi.

"Tentu jangan tinggi-tinggi. Jadi sesuai kenaikan daya beli masyarakat inflasi plus dikit. Inflasi berapa tambahan x berapa satu atau dua persen," tukas dia.(Amd/Nrm)

Cukai Naik, Harga Rokok Sampoerna Ikut Naik?

PT HM Sampoerna Tbk bakal menyesuaikan harga rokok seiring keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kenaikan tarif cukai rokok dengan komposisi tertinggi 13,46 persen dan terendah 0 persen atau rata-rata kenaikan sebesar 10,54 persen.

Member of Board Directors HM Sampoerna, Yos Adiguna Ginting menjelaskan, Sampoerna masih menunggu rincian tarif detil cukai rokok dari pemerintah. Oleh sebab itu, perseroan belum bisa memutuskan berapa besar kenaikan harga rokok Sampoerna.

"Belum bisa dianalisa karena tarif detil belum muncul. Harga banderol belum muncul. Jadi kami menunggu sampai angka keluar karena struktur cukai cukup kompleks," jelas dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (3/10/2016).
Namun demikian, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menaikkan tarif cukai rokok. Pasalnya, kenaikan yang terlalu tinggi berdampak pada industri rokok. Industri rokok sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap tenaga kerja dan penerimaan negara.

"Secara umum sektor ini sektor penting buat Indonesia baik penerimaan negara, ataupun penyerapan tenaga kerja. Maka perlu perhatian yang besar, memang sektor secara umum situasinya cukup sulit, trennya menurun," jelas dia.

Dia bilang, harga jual rokok akan keluar setelah pemerintah mengeluarkan rincian tarif cukai. "Tunggu beberapa hari pasti setiap pabrikan sudah bisa beri karena masing-masing merk, dia di tipe mana, range harga berapa angka beda-beda. Tunggu 1 dan 2 hari hasil evaluasi kita," tutup dia.

Sebelumnya pada 30 September 2016, pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan nilai cukai rokok untuk 2017. Keputusan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016. Cukai ini berlaku pada 1 Januari 2017.

"Dalam kebijakan baru ini menyebutkan kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah adalah sebesar 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54 persen. Selain kenaikan tarif, juga kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata sebesar 12,26 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Isu kenaikan cukai rokok memang menjadi perbincangan. Bahkan isu itu meresahkan masyarakat. Sri Mulyani mengatakan, keberadaan rokok memang tidak bisa ditampik memiliki dampak kesehatan. Kenaikan cukai ini juga untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok di masyarakat. (Amd/Gdn)